UMAH IT

RedaksiBali.com – Rencana evaluasi terhadap kebijakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg yang diumumkan oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo – Gibran menarik perhatian publik. Evaluasi ini diharapkan dapat memastikan penyaluran subsidi energi lebih tepat sasaran dan efisien.

Kritik Terhadap Mekanisme Subsidi

Wakil Ketua TKN, Eddy Soeparno, mengungkapkan bahwa saat ini sebagian besar subsidi energi justru dinikmati oleh rumah tangga yang mampu, sementara yang berhak menerima subsidi, terutama rumah tangga tidak mampu, hanya mendapatkan bagian yang kecil. Hal ini terlihat dari fakta bahwa 80% subsidi energi digunakan oleh rumah tangga kategori mampu.

Permasalahan dalam Penyaluran Subsidi

Permasalahan lebih lanjut terlihat dari penyaluran subsidi BBM jenis Solar yang banyak digunakan oleh truk-truk besar perusahaan perkebunan dan pertambangan, serta Pertalite yang dikonsumsi oleh masyarakat mampu, bahkan yang memiliki mobil pribadi. Situasi serupa juga terjadi pada penggunaan LPG 3 Kg, di mana tidak hanya masyarakat miskin yang membelinya.

Rencana Evaluasi dan Solusi

Dalam rangka mengatasi permasalahan ini, Prabowo Subianto berencana untuk mengevaluasi kembali mekanisme penyaluran subsidi energi. Salah satu solusinya adalah dengan menyesuaikan pendataan dan penerapan hukum yang lebih kuat terhadap penggunaan subsidi. Hal ini diharapkan dapat memastikan bahwa subsidi energi benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan.

Kesimpulan: Menuju Penyaluran Subsidi yang Lebih Adil

Evaluasi terhadap kebijakan subsidi BBM-LPG menjadi langkah penting dalam upaya menciptakan distribusi yang lebih adil dan efisien bagi masyarakat. Dengan langkah ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat lebih terjamin dan pemborosan dalam penyaluran subsidi energi dapat diminimalkan.